DOWNLOADDSOAL SKB CAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA Soal Te

Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2020 tentang “Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa” menggantikan Permen PANRB 77 Tahun 2012 membawa beberapa perubahan signifikan dalam tata cara penilaian kinerja Pengadaan Barang/Jasa PBJ. Pada aturan terbaru, Pengelola PBJ cukup menyusun Sasaran Kinerja Pegawai SKP yang berisi target kinerja. Target tersebut terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit AK dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Capaian SKP inilah yang nanti disampaikan kepada Tim Penilai Angka Kredit PAK untuk dilakukan penilaian sebagai capaian AK. Apabila AK dimaksud memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, diusulkan kepada pejabat yang berwenangan menetapkan AK untuk ditetapkan dalam PAK. Selain untuk penilaian AK, SKP juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja Pengelola PBJ untuk pembayaran tunjangan kinerja tukin. Sumber Bahan Paparan “Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadan Barang/Jasa Berdasarkan Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2020”, Direktorat Pengembangan Pofesi dan Kelembagaan Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Nah, bagaimanakah kita sebagai Pengelola PBJ menyusun SKP? Dalam Permen PANRB 29/2020 ada target AK minimal per Tahun yang harus dipenuhi yang harus dituangkan dalam SKP sebagai target kinerja yaitu sebesar 25% dari AK untuk kenaikat pangkat. Dengan rincian target AK paling sedikit sebagai berikut 12,5 dua belas koma lima untuk Pengelola PBJ Ahli Pertama; 25 dua puluh lima untuk Pengelola PBJ Ahli Muda; 37,5 tiga puluh tujuh koma lima untuk Pengelola PBJ Ahli Madya. Target tersebut tidak berlaku bagi Pengelola PBJ Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. Pengelola PBJ Ahli Madya tersebut cukup mengumpulkan “Angka Kredit Pemeliharaan” paling sedikit 20 dua puluh AK. Oleh sebab itu, maka Pengelola PPBJ diwajibkan menyusun SKP sesuai dengan target tersebut. Apa yang terjadi apabila ternyata dalam, Pengelola PBJ tidak mampu memenuhi target SKP tersebut? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pasal 9 dan 10 maka kepada Pengelola PBJ tersebut dikenakan hukuman sebagai berikut Hukuman Disiplin Tingkat Sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% – 50%. Hukuman Disiplin Tingkat Berat apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%. Target kinerja yang harus dicapai oleh Pengelola PBJ sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional PPBJ yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola. Dimana unsur dan sub-unsur kegiatan yang dinilai AK nya tertuang dalam Permen PANRB 29/2020, pasal 8 sebagai uraian kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut. Rincian Pertama Muda Madya Jumlah uraian kegiatan yang terdiri dari uraian kegiatan 29 34 32 a. Perencanaan PBJ 8 11 6 b. Pemilihan Penyedia B/J 10 11 13 c. Pengelolaan Kontrak PBJ 7 8 7 d. Pengelolaan PBJ secara swakelola 4 4 6 Selain mendapatkan Angka Kredit dari unsur-unsur utama tersebut diatas, Pengelola PBJ juga dapat memperoleh Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang sebagai berikut Unsur Pengembangan Profesi meliputi perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Pengelola PBJ; pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengadaan barang/jasa; penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengadaan barang/jasa; penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis teknis di bidang pengadaan barang/jasa; pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa; atau kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengadaan barang/jasa. Unsur Penunjang dengan batasan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% dua puluh persen dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pengajar/pelatih di bidang pengadaan barang/jasa; keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi; perolehan penghargaan/tanda jasa; perolehan gelar/ijazah lain; atau pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pengelola PBJ. Pemenuhan target AK minimal per Tahun yang digunakan untuk menyusun SKP, Pengelola PBJ dapat bertugas sebagai pelaku pengadaan seperti menjadi Pejabat Pembuat Komitmen PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan PjPHP/PPHP dan Tim Penyelenggara Swakelola. Selain itu, Pengelola PBJ juga dapat bertugas membantu Pengguna Anggaran PA/Kuasa Pengguna Anggaran KPA sebagai Tim Teknis atau membantu tugas PPK sebagai Tim Pendukung PPK. Pengelola PBJ dalam menyusun SKP harus memperhatikan target AK minimal yang harus dipenuhi. AK tersebut yang bersumber dari tugas sebagai pelaku pengadaan. Dalam melakukan tugas ini Pengelola PBJ akan memperoleh AK berdasarkan butir-butir kegiatan yang ada dalam Lampiran I Permen PANRB 29/2020. Adapun hubungan antar tugas pelaku pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” dan uraian kegiatan/tugas dalam Lampiran I Permen PANRB 29/2020 adalah sebagai berikut. Tugas Pelaku Pengadaan Perpres 16/2018 Uraian Kegiatan/Tugas, Lampiran I Permen PAN RB 29/2020 PA/KPA Menetapkan perencanaan pengadaan Melakukan identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa Melakukan penyusunan Katalog Elektronik Lokal/ Sektoral/Nasional Melaksanakan pembinaan/pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Desa pada tahap perencanaan pengadaan Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengadaan barang/jasa pada tahap perencanaan pengadaan Menetapkan dan mengumumkan RUP Melakukan perumusan strategi pengadaan, pemaketan dan cara pengadaan Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa Melakukan konsolidasi pengadaan pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menetapkan PPK Menetapkan Pejabat Pengadaan Menetapkan PjPHP/PPHP Menetapkan Penyelenggara Swakelola Menetapkan tim teknis Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes Melakukan perumusan organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. seratus miliar rupiah Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. sepuluh miliar rupiah. Melakukan reviu terhadap dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melakukan evaluasi penawaran Melakukan penilaian kualifikasi Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi Melakukan pengelolaan sanggah banding PPK Menyusun perencanaan pengadaan Melakukan identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa Menyusun spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja KAK Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menyusun perkiraan harga untuk setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melakukan perumusan strategi pengadaan, pemaketan dan cara pengadaan Melakukan konsolidasi pengadaan pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja KAK Menetapkan rancangan kontrak Menetapkan HPS Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Menyusun spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja KAK Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menyusun perkiraan harga untuk setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melakukan perumusan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melaksanakan konsolidasi pengadaan pada tahap persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia Menetapkan tim pendukung Menetapkan tim atau tenaga ahli Mengorganisasikan Tim Pengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. dua ratus juta rupiah Melakukan pengadaan barang/jasa secara e-purchasing dan pembelian melalui toko daring online Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Mengendalikan Kontrak Melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melakukan serah terima hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melaksanakan pembinaan/pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Desa pada tahap pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa Melaksanakan pendampingan/bimtek/konsultasi penggunaan sistem informasi/aplikasi pengadaan pada tahap pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa Melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa kontrak pada tahap pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengadaan barang/jasa pada tahap pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa Menilai kinerja Penyedia Melakukan evaluasi kinerja penyedia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pejabat Pengadaan Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. dua ratus juta rupiah Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. seratus juta rupiah Melakukan reviu terhadap dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan Melakukan evaluasi penawaran Melakukan penilaian kualifikasi Melakukan penyusunan daftar penyedia barang/jasa barang/jasa Melakukan negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melaksanakan konsolidasi pengadaan pada tahap persiapan pemilihan penyedia Melaksanakan pendampingan/bimtek/ konsultasi penggunaan sistem informasi/aplikasi pengadaan pada tahap pemilihan penyedia barang/jasa Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengadaan barang/jasa pada tahap pemilihan penyedia barang/jasa Menyusun laporan tahunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. dua ratus juta rupiah Melakukan pengadaan barang/jasa secara e-purchasing dan pembelian melalui toko daring online Pokja Pemilihan Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Melaksanakan persiapan dan melaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik Melakukan reviu terhadap dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak seratus rupiah Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak sepuluh miliar rupiah Melakukan evaluasi penawaran Melakukan penilaian kualifikasi Melakukan pengelolaan sanggah Melakukan penyusunan daftar penyedia barang/jasa barang/jasa Melakukan negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melaksanakan konsolidasi pengadaan pada tahap persiapan pemilihan penyedia Melaksanakan pendampingan/bimtek/ konsultasi penggunaan sistem informasi/aplikasi pengadaan pada tahap pemilihan penyedia barang/jasa Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengadaan barang/jasa pada tahap pemilihan penyedia barang/jasa Menyusun laporan tahunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak dua ratus juta rupiah dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak seratus juta rupiah. PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas dua ratus juta rupiah dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas seratus juta rupiah. Melakukan serah terima hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyelenggara Swakelola Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. Melaksanakan pembinaan/pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Desa Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Melakukan penyusunan rencana dan persiapan pengadaan barang/jasa secara swakelola Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola Apabila tidak ditetapkan sebagai pelaku pengadaan oleh pejabat yang berwenang, Pengelola PBJ dapat mendapatkan AK dengan membantu PA/KPA sebagai Tim Teknis untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan PBJ. Seperti menjadi Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada pekerjaan konstruksi, tim RUP atau admin PA/KPA pada aplikasi SIRUP, Tim Peneliti usulan penetapan pemenang tender/seleksi. Pengelola PBJ juga dapat menjadi tim Pendukung dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan. Seperti menjadi Tim Pengelola Administrasi Kontrak, Tim Survei HPS, Direksi Lapangan dan tim RUP atau admin PPK pada aplikasi SIRUP. Setelah mengetahui uraian kegiatan/tugas yang mendapatkan penilaian AK sesuai dengan tugas sebagai pelaku pengadaan. Kita juga harus mengetahui kriteria PBJ yang masuk dalam rentang jabatan kita selaku Pengelola PBJ. Jenjang Kriteria Pengadaan Barang/Jasa Permen PAN RB 29/2020 dan Per LKPP 9/2019 Pertama Perencanaan Pengadaan Spesifikasi Teknis berbasis keluaran output untuk Barang/Jasa sederhana yang banyak tersedia di pasar Kerangka Acuan Kerja KAK Jasa Konsultansi perorangan. Perkiraan harga berbasis harga pasar, standar harga, dan harga paket pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana melalui metode pemilihan E-purchasing, Pengadaan Langsung, Tender Cepat serta Tender dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur. Pengelolaan Kontrak PBJ Berbentuk Surat Perintah Kerja SPK dan keluaran output hasil pekerjaan berupa Barang/Jasa yang sederhana dan banyak tersedia di pasar. Pengelolaan PBJ secara Swakelola kegiatan swakelola yang sesuai pedoman/panduan dan ketentuan, dengan masukan input berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran output yang dapat diukur secara kuantitatif. Muda Perencanaan Pengadaan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja KAK berbasis masukan input, proses, dan keluaran ouput sesuai dengan analisis proses produksi/pelaksanaan pekerjaan, untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan/atau tidak membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik. Perkiraan harga sesuai dengan analisis proses produksi/pelaksanaan, untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan/atau tidak membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik. Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sederhana melalui metode pemilihan Tender/Seleksi dengan metode evaluasi harga terendah ambang batas, sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah. dan Penunjukan Langsung. Pengelolaan Kontrak PBJ Berbentuk Surat Perjanjian dan pengendalian kontrak masukan input, proses produksi/pelaksanaan, dan keluaran output hasil pekerjaan berupa Barang/Jasa yang tidak kompleks. Pengelolaan PBJ secara Swakelola kegiatan swakelola untuk pekerjaan dengan masukan input berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material umum, proses/metode pelaksanaan telah memiliki standar/pedoman yang spesifik sesuai bidang pekerjaan dengan variasi pelaksanaan tergantung pada kondisi lapangan, dan/atau keluaran output yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Madya Perencanaan Pengadaan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja KAK berbasis masukan input, proses, dan keluaran ouput sesuai dengan analisis proses produksi/pelaksanaan pekerjaan, untuk pekerjaan yang kompleks dan/atau membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik. Perkiraan harga sesuai dengan analisis proses produksi/ pelaksanaan, untuk pekerjaan yang kompleks dan/atau membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik. Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa dengan persyaratan khusus/spesifik seperti pekerjaan terintegrasi, Tender/Seleksi Internasional, dan/atau pada Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Pengelolaan Kontrak PBJ Berbentuk Surat Perjanjian Surat Perjanjian untuk Kontrak Pekerjaan Terintegrasi, Kontrak Payung, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa internasional, dan kontrak yang pemilihan penyedia Barang/Jasanya dilakukan itemized. Serta melakukan pengendalian kontrak PBJ terhadap masukan input, proses produksi/ pelaksanaan, dan keluaran output hasil pekerjaan, berupa Barang/Jasa yang kompleks. Pengelolaan PBJ secara Swakelola kegiatan swakelola untuk pekerjaan dengan masukan input berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material spesifik sesuai jenis pekerjaan, proses/ metode pelaksanaan mengacu pada kaidah keilmuan dibidang tertentu dengan variasi pelaksanaan yang tinggi, dan/atau keluaran output yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau diukur secara kualitatif yang ukurannya ditetapkan secara terbuka karena sulit didefinisikan. Idealnya, Pengelola PBJ bekerja sesuai dengan jenjang jabatannya. Jika dalam suatu unit kerja tidak terdapat Pengelola PBJ untuk melaksanakan sesuai jenjangnya, maka Pengelola PBJ dapat Melaksanakan kegiatan Pengelola PBJ yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% delapan puluh persen dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan Melaksanakan kegiatan Pengelola PBJ yang berada satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% seratus persen dari angka kredit setiap butir kegiatan. Berikut adalah contoh simulasi perhitungan AK untuk SKP Pengelola PBJ Pertama yang ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan. Untuk memenuhi AK minimal per Tahun 12,5 AK, maka Pengelola PBJ Pertama tersebut minimal melaksanakan 15 paket pengadaan langsung melalui permintaan penawaran, 20 paket pengadaan langsung melalui pembelian langsung dan 5 paket e-purchasing/belanja daring. No Uraian Kegiatan Tugas Hasil Kerja/ Output Angka Kredit Kumulatif Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah 1 Melakukan reviu dokumen persiapan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung/Tender Cepat/e-purchasing 40 Berita Acara 0,04 1,60 2 Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung/Tender Cepat 15 Dokumen 0,08 1,20 3 Melakukan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi 15 Berita Acara 0,08 1,20 4 Melakukan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Langsung 15 Berita Acara 0,08 1,20 5 Melakukan pengadaan barang/jasa secara e-purchasing dan pembelian melalui toko daring online 25 Surat Pesanan 0,03 0,75 6 Melakukan negosiasi dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri HPS dan standar harga/biaya 15 Berita Acara 0,04 0,60 7 Mengidentifikasi permasalahan penggunaan sistem informasi/aplikasi pada tahap pemilihan penyedia 15 Laporan 0,06 0,90 8 Melaksanakan konsolidasi pengadaan pada tahap persiapan pemilihan penyedia Mereviu dokumen persiapan pengadaan 40 Berita Acara 0,04 1,60 Pengembangan Profesi 9 Membuat artikel di bidang pengadaan barang/jasa yang dipublikasikan 1 Artikel 2,00 2,00 10 Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Pelatihan fungsional 4 Sertifikat/ Laporan 0,50 2,00 Penunjang Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa maksimal 2,5 11 Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pengelola PBJ Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengelola PBJ 5 Laporan 0,04 0,20 Total AK Kumulatif 13,25 Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Salam Pengadaan. Ikuti juga artikel-artikel PBJ lainnya di blog saya

Berikutadalah kumpulan video hasil rekaman belajar bersama dengan teman teman pada Pejuang CPNS yang akan mengikuti SKB Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mudah mudahan bisa berguna bagi teman teman yang akan mengikuti ujian pengadaan dasar (sertifikasi dasar), silahkan bisa diikuti mulai dari sesi awal sampai 9 sesi terakhir.

Friday, July 30, 2021 Pejabat Pengadaan Seleksi Kompetensi Bidang SKB Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan tes lanjutan setelah tes kemampuan bidang. Tes ini biasanya merupakan tes terakhir yang untuk para peserta CPNS. Dan dari akumulasi nilai SKD dan SKB dapat ditentukan siapa yang lolos formasi sebagai Pejabat Pengelola apa saja materi yang akan diujikan dalam SKB Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tersebut? Simak ulasannya mengenai kisi-kisi SKB dan soal pengadaan barang/jasa berikut peserta CPNS maupun PPPK yang telah dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar SKD, maka akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu SKB. Untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya, para peserta CPNS, khususnya Pejabat Pengelola PBJ, kamu perlu mempersiapkan diri mengetahui kisi-kisi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB telah menentukan materi-materi yang akan muncul dalam SKB Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/ SKB tersebut akan menggunakan CAT yang merupakan sistem seleksi dengan alat bantu komputer, seperti halnya tes umum materi SKB berdasarkan Permenpan-RB Nomor 27 Tahun 2021 adalahPsikotest Tes potensi akademikTes kemampuan bahasa asingTes kesehatan jiwaTes kesegaran jasmani//tes kesamaptaanTes praktik kerjaUji penambahan nilai dari sertifikasi kompetensi Wawancara dan/atau tes lain sesuai persyaratan jabatanBerkaca dari tahun sebelumnya, untuk formasi pejabat pengelola PBJ, SKB yang dilaksanakan hanya menggunakan sistem CAT, tidak ada tambahan tes SKB lainnya. Adapun waktu pengerjaan SKB Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah selama 90 menit. Sementara itu untuk pelamar disabilitas sensorik netra, SKB dengan sistem CAT dilaksanakan dalam durasi waktu 120 catatan, instansi daerah hanya boleh mengadakan SKB tambahan paling banyak 1 jenis tes, dengan syarat bukan merupakan tes wawancara. Adapun bobot nilai SKB tambahan dari institusi daerah, adalahNilai utama SKB menggunakan sistem CAT, memiliki bobot nilai paling rendah 60 persen dari nilai SBK keseluruhanSKB tambahan memiliki bobot nilai paling tinggi 40 persen dari nilai SBK kamu menginginkan soal-soal SKB Pengadaan Barang/Jasa, silahkan like fanspage Facebook Berita Pengadaan Realtime, dan direct message DM dengan mengirimkan pesan "Saya Siap Lulus PNS PBJ".Persiapkan dengan baik. karena pesaingmu telah bersiap dengan baik pula. Ingat satu langkah lagi dapat NIP!
Perusahaanpelayaran wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 6 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)Tata Cara pemberian SKB PPN untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional terdapat di PER-46/PJ/2010 dan SE 107/PJ/2010, berlaku sejak 20 Oktober 2010 s.d 31 Desember 2010. Yang ingin saya tanyakan, Apakah ada peraturan terbaru mengenai SKB PPN di atas yang
apakah SKB sama dengan sekolah biasa​Daftar Isi1. apakah SKB sama dengan sekolah biasa​2. nilai integrasi SKD dan SKB minimal 70 untuk menjadi PNS. Andre nilai SKD 60 SKB 70, Bayu SKD 50 SKB 80, Caca SKD 80 SKB 60 apakah Caca di terima menjadi PNS​3. bagaimana implikasi skb terhadap masing masing pasar?4. soal skb kelas 2 sma ppknsia-sia asas yang didasarkan pada Kekuasaan atas darahnya yaitu asas ​5. Tujuan dan kegunaan AMDAl dalam SKB6. Kaitan SKB dengan ilmu manajemen pemasaran7. Andre nilai skd 60 dan nilai skb 70, Bayu nilai skd 50 dan nilai skb 80, dan Caca nilai skd 80 dan nilai skb 60. Berdasarkan data tersebut apakah Caca diterima menjadi PNS?8. apa artinya skb ? terimah kasih9. kepanjangan mata pelajaran skb10. Nilai integrasi skd dn skb minimal 70. Andre nilai skd 60 skb 70 Bayu nilai skd 50 skb 80 Caca nilai skd 80 skb 60 Apakah bisa caca menjadi pns. Mohon bantu jawab kak. Kakak 1. apakah SKB sama dengan sekolah biasa​jawaban Perbedaan mendasar antara pesantren dengan sekolah umum terletak pada kurikulum pendidikannya. Sekolah umum menggunakan kurikulum dari pemerintah. Sedangkan untuk pesantren selain menggunakan kurikulum dari pemerintah, pesantren juga menggunakan kurikulum sendiri yang lebih berfokus kepada pendidikan agamaPenjelasanmaaf kalo salah..JawabanPengertian SKBSanggar Kegiatan Belajar SKBmenjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, Sanggar Kegiatan Belajar disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis disingkat Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dengan sekolah biasa pada umumnya adalahSKB berbentuk Satuan Pendikan Nonformal Sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal, maka SKB seperti halnya sekolah pada umumnya, ia adalah satuan pendidikan, bedanya SKB menyenggarakan pendidikan nonformal, sedangkan sekolah menyelenggarakan pendidikan pendidikan nonformal yang diselenggarakan SKB dapat berupa pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang kesimpulannya SKB adalah pendidikan nonformal untuk anak usia dini seperti yang diatas sedangkan sekolah biasa tentu menyelenggarakan pendidikan formal.semogaa membantu 2. nilai integrasi SKD dan SKB minimal 70 untuk menjadi PNS. Andre nilai SKD 60 SKB 70, Bayu SKD 50 SKB 80, Caca SKD 80 SKB 60 apakah Caca di terima menjadi PNS​JawabanTidak diterimaPenjelasan dengan langkah-langkahkita misalkan SKD = xSKB = ybuat persamaannya andre = 60x+70y=67 Andre kurang 3 dr batasbayu = 50x+80y=71 Bayu lebih 1 dr minimumCaca = 80x + 60y Dengan metode eliminasi60x+70y=67 kali 5 50x+80y=71 kali 6 ............... 300x+350y = 335300x+480y=426-130y=-91y=0, 7x=0, 3maka nilai Caca80x+60y=800,3 + 600,7 24+4266MAKA CACA DINYATAKAN TIDAK LULUS KARENA NILAINYA 66<70 3. bagaimana implikasi skb terhadap masing masing pasar? , menurut saya implikasi SKB terhadap masing-masing pasar adalah studi kelayakan bisnis 4. soal skb kelas 2 sma ppknsia-sia asas yang didasarkan pada Kekuasaan atas darahnya yaitu asas ​Jawabanasas keperjuanganPenjelasanmaaf kalo salah 5. Tujuan dan kegunaan AMDAl dalam SKB Tujuan AMDAI merupakan penjagaan dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. 6. Kaitan SKB dengan ilmu manajemen pemasaranJawabansama - sama berkaitan dengan ilmu bisnis. 7. Andre nilai skd 60 dan nilai skb 70, Bayu nilai skd 50 dan nilai skb 80, dan Caca nilai skd 80 dan nilai skb 60. Berdasarkan data tersebut apakah Caca diterima menjadi PNS? matematikaAndre nilai skd 60 dan nilai skb 70 , Bayu nilai skd 50 dan nilai skb 80 , dan Caca nilai skd 80 dan nilai skb 60 . Berdasarkan data tersebut apakah Caca diterima menjadi PNS ?jawab diketahui andre skd 60 dan skb 70bayu skd 50 dan skb 80caca skd 80 dan skb 60ditanya apakah caca diterima menjadi pns?dijawab diterima, karena bobot SKD 40 dan SKB 60 .SKDseleksikompetensidasarSKBseleksikompetensibidangpelajari lebih lanjut lagi 8. apa artinya skb ? terimah kasih Klo gk salah yaSKB adalah singkatan dari kata 1 Sanggar Kegiatan Belajar; 2 surat keputusan klo salah SKB adalah dokumen sakti bagi Wajib Pajak penerima penghasilan agar tidak dipotong atau dipungut pajak oleh pemotong atau pemungut. 9. kepanjangan mata pelajaran skb Seni Keterampilan Budayaseni keterampilan budaya 10. Nilai integrasi skd dn skb minimal 70. Andre nilai skd 60 skb 70 Bayu nilai skd 50 skb 80 Caca nilai skd 80 skb 60 Apakah bisa caca menjadi pns. Mohon bantu jawab kak. KakakJawabanbisa karena jika di satukan nilai keduanya dan di buat menjadi rata" nilai caca adalah 70 jadi caca bisa menjadi PnsPenjelasan dengan langkah-langkahsemoga membantuJawabPenjelasan dengan langkah-langkahJika soalnya si andre gagal karena nilainya kurang 3 dr batas ambang minimum dan Bayu lulus dengan nilai lebih 1 point dr batas ambang, makaMisal X = bobot SKD dan Y = bobot SKB X+ Y = 100% Nilai bayu71 = 50X + 80 YNilai andre67 = 60 X + 70 YSetelah dicoba X = 30% dan Y = 70% maka caca gagal karena + = 66 kurang 4 point dr ambang nilai minim

SKBPPH 23 ; FASILITAS. ARMADA; Gudang; Lapangan; Call Center; Sistem Informasi Berbasis IT; SK DIREKSI TENTANG PENGADAAN BARANG & JASA. SK Pengadaan barang & Jasa. Download. Share. PT MTI didirikan pada tanggal 15 Februari 2002 dengan komposisi kepemilikan saham adalah 99% oleh PT Pelindo Solusi Logistik dan 1% Koperasi Pegawai Maritim

Famous 111 Contoh Soal Skb Pengadaan Barang Dan Jasa Lengkap 2022 Dikdasmen ID from Tahun ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Mereka memerlukan semua instansi pemerintah dan swasta untuk mengikuti aturan-aturan ini. Pemerintah juga memerlukan setiap orang yang berurusan dengan pengadaan barang dan jasa untuk berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik. Salah satu cara untuk mempersiapkan diri adalah dengan memahami dan mencoba mengerjakan soal SKB pengadaan barang dan jasa. Apa Itu Soal SKB Pengadaan Barang dan Jasa? Soal SKB pengadaan barang dan jasa Surat Keterangan Bebas adalah sebuah uji coba yang digunakan untuk menguji pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam bidang pengadaan. Uji coba ini biasanya diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta yang berurusan dengan pengadaan barang dan jasa. Setiap orang yang berurusan dengan pengadaan harus lulus uji coba ini sebelum mereka bisa melanjutkan pekerjaannya. Apa Tujuan Uji Cobal SKB Pengadaan Barang dan Jasa? Uji coba SKB pengadaan barang dan jasa ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam bidang pengadaan. Uji coba ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana orang yang bersangkutan dapat memahami dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan seseorang, instansi atau perusahaan yang berurusan dengan pengadaan dapat menentukan apakah orang tersebut layak untuk melanjutkan pekerjaannya atau tidak. Siapa Saja yang Harus Mengerjakan Uji Cobal SKB Pengadaan Barang dan Jasa? Semua orang yang berurusan dengan pengadaan barang dan jasa diharuskan untuk mengerjakan uji coba SKB pengadaan barang dan jasa. Hal ini berlaku baik bagi instansi pemerintah maupun swasta. Semua orang yang bertanggung jawab dalam pengadaan diharuskan untuk mengerjakan uji coba ini sebelum mereka bisa melanjutkan pekerjaannya. Bagaimana Cara Mengerjakan Uji Cobal SKB Pengadaan Barang dan Jasa? Mengerjakan uji coba SKB pengadaan barang dan jasa tidaklah terlalu sulit. Yang perlu Anda lakukan adalah mempersiapkan diri dengan baik, terutama mengenai pengetahuan dan kemampuan dalam bidang pengadaan. Selain itu, Anda juga harus mengetahui tentang aturan-aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Setelah Anda mempersiapkan diri dengan baik, Anda bisa mulai mengerjakan soal-soal yang diberikan. Berapa Banyak Soal yang Diberikan? Jumlah soal yang diberikan dalam uji coba SKB pengadaan barang dan jasa bervariasi tergantung pada instansi atau perusahaan yang menyelenggarakan uji coba tersebut. Biasanya, jumlah soal yang diberikan dalam uji coba ini cukup banyak, yaitu sekitar 50-100 soal, tergantung pada tingkat kesulitan soal yang diberikan. Apa Saja Isi Soal SKB Pengadaan Barang dan Jasa? Isi soal SKB pengadaan barang dan jasa bervariasi sesuai dengan instansi atau perusahaan yang menyelenggarakan uji coba tersebut. Namun, pada umumnya, soal-soal ini berisi tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, aspek hukum yang berlaku dalam pengadaan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan. 111 Contoh Soal SKB Pengadaan Barang dan Jasa Lengkap Berikut ini adalah 111 contoh soal SKB pengadaan barang dan jasa lengkap yang dapat Anda coba Apa yang dimaksud dengan Pengadaan Langsung? Bagaimana cara menghitung Harga Perkiraan Sendiri? Apa itu Tender? Apa yang dimaksud dengan Penawaran? Apa itu Surat Penawaran? Apa itu Kontrak Pengadaan? Apa itu Kontrak Jasa? Apa yang dimaksud dengan Pengawasan? Apa itu Penilaian Kualitas? Apa itu Kualifikasi? Apa yang dimaksud dengan Pemilihan Penyedia? Apa yang dimaksud dengan Negosiasi? Apa itu Kontrak Konstruksi? Apa itu Kontrak Kerja? Apa yang dimaksud dengan Pembatalan Kontrak? Apa itu E-Procurement? Apa itu Pengadaan Berbasis Kualitas? Apa itu Pengadaan Berbasis Harga? Apa itu Biaya Pengadaan? Apa itu Surat Pemesanan? Apa itu Peraturan Pengadaan? Apa itu Sumber Daya Manusia? Apa itu Pengelolaan Risiko? Apa itu Praktek Pengadaan? Apa itu Manajemen Kontrak? Apa itu Kode Etik Pengadaan? Apa itu Kebijakan Pengadaan? Apa itu Pembatasan Pengadaan? Apa itu Proses Pengadaan? Apa itu Proses Seleksi Penyedia? Apa itu Persetujuan Kontrak? Apa itu Kebutuhan Pengadaan? Apa itu Pengadaan Jasa Konsultasi? Apa itu Sistem Pengadaan? Apa itu Kontrak Pengadaan Strategis? Apa itu Kebijakan Pengadaan Berbasis Kualitas? Apa itu Analisis Biaya-Manfaat? Apa itu Ketentuan Hukum? Apa itu Kontrak Tugas? Apa itu Kontrak Pinjaman? Navigasi pos Buku Mandiri Bahasa Inggris Kelas 8 Kurikulum 2013 from Download Buku Mandiri Bahasa Inggris Kelas 8 PDF Mempersiapkan diri… Soal Hots Pecahan Sd Kelas 4 from Contoh Soal Hots Matematika SD dan Pembahasannya Apa Itu Soal Hots Matematika… Terimakasih. ===== Awal mula nya sesi belajar kali ini akan diselenggarakan untuk para Peserta Test CPNS yang akan mengikut SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) khususnya bidang Pengadaan Barang/Jasa.Nah untuk menambah peserta agar lebih ramai dan karena pelaksanaannya dekat dengan hari Kemerdekaan RI, maka acara ini dibuka secara umum untuk semua kalangan. Undang-Undang RI Nomor 6/2014 tentang Desa telah ditetapkan dan implementasi atas amanat ini akan memasuki tahun ke tiga pada 2017. Redistribusi uang negara dari APBN dan APBD kepada desa dalam jumlah besar, yang menjadi hak desa, merupakan isu hangat dan politis, menyertai hiruk pikuk pemerintahan baru di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sejumlah kompleksitas yang menghadirkan masalah dan potensi masalah kebijakan pengelolaan pemerintah dan keuangan desa dalam implementasi UU 6/2014 ini menimbulkan pro dan kontra. Artikel ini berusaha memberikan telaah kritis awal terkait hal tersebut, dalam perspektif bahwa se-ideal-nya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia dapat dijalankan secara efisien dan efektif terutama dalam hal penggunaan dana/uang publik yang notabene itu adalah uang rakyat.

SKBTANGGAL JENIS SKB TANGGAL 1 YOGYAKARTA Kantor Regional I BKN Yogyakarta Jl. Magelang KM.7,5, Kabupaten Sleman, DI Yogya SKB CAT 28 Desember 2018 SKB 14 30211130004571 ANDI MAULANA PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA 27/12/2018 14 II 10.00 - 11.30 28/12/2018 14 I 07.30 - SELESAI

Pada artikel sebelumnya telah kita ketahui bersama perihal update data dapodik tentang referensi data baru dapodik yakni Pelaksana PBJ sebagai Tugas Tambahan GTK. Yakni pengisian data terbaru tekait tim pelaksana pengadaan barang dan jasa di sekolah. SK tim pelaksana PBJ 2020 Untuk teknis tata cara pengisian pelaksana PBJ sudah kami tuliskan dalam artikel tersebut yang tersebut bisa dibuka disini. Salah satu item yang wajib diisi adalah nomor SK Tim pelaksana pengadaan barang dan jasa tersebut. Bisa saja kita membuat sedemikian rupa atau merekayasa nomor SK nya namun alangkah lebih afdhol jika kita sebagai kepala sekolah maupun operator sekolah turut menyiapkan SK yang riil agar jika suatu saat diperlukan SK tersebut sudah ada. Terkait hal tersebut maka dikesempatan kali ini admin akan berbagi contoh SK tim pelaksana pengadaan barang dan jasa di sekolah dalam rangka pelaksanaan permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan tersebut. Adapun SK tim pelaksana pengadaan barang dan jasa PBJ tersebut harus pula dilengkapi dengan notulen rapat, daftar hadir rapat pembentukan tim pelaksana PBJ serta SK dari kepala sekolah. Berikut ini contoh berita acara rapat. KOP SEKOLAH BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA SD NEGERI KECAMATAN ......... KABUPATEN....... TAHUN 2020 Pada hari ini, Sabtu tanggal Lima tahun dua ribu dua puluh, Tempat Ruang Guru SDN ........ Waktu s/d WIB Telah dilaksanakan Rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah Dasar Negeri ......... Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa dari Bantua Oprasional Sekolah, Periode Januari-Desember Tahun 2019. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah. Maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa PBJ. Yang mana membahas suatu program /kegiatan sebagai berikut A. Tujuan Mekanisme PBJ Sekolah bertujuan untuk 1. mendorong transparansi PBJ Sekolah dengan penyediaan dan keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja pendidikan yang bisa diakses pihak-pihak pemangku kepentingan; 2. meningkatkan pertanggungjawaban belanja pendidikan, dengan pencatatan data PBJ Sekolah; 3. melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku dan penanggung jawab atas PBJ Sekolah; 4. memperbaiki kualitas PBJ Sekolah melalui penyediaan data yang valid untuk keperluan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian realisasi anggaran; 5. mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan PBJ Sekolah; dan 6. mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh Sekolah, sehingga beban administrasi Sekolah bisa dikurangi. B. Prinsip dan Etika PBJ Sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA SD NEGERI .............. KECAMATAN ...... TAHUN ANGGARAN 2020 Buat tabel berisi data-data tim pelaksana yang terdiri dari Kepala Sekolah sebagai ketua Tim, bendahara BOS sebagai anggota dan ketua komite sekolah sebagai anggota. Boleh juga ditambahkan guru atau operator sekolah. Contoh pada gambar di bawah. Tim pelaksana PBJ sekolah Setelah itu jangan lupa buat notulen rapat dan daftar hadir rapat kegiatan pembentukan tim pelaksana pengadaan barang dan jasa. Jadi ada 4 item, Berita Acara rapat pembentukan panitia, notulen rapat, daftar hadir rapat dan terakhir SK tim pelaksana PBJ. Contoh SK TIM pelaksana Barang dan Jasa KOP SEKOLAH - K E P U T U S A N KEPALA SD NEGERI ................................... NOMOR / ....... / 2020 TENTANG TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA SD NEGERI ............................... TAHUN ANGGARAN 2020 Menimbang Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang di sekolah, khususnya dalam rangka pengadaan barang, perlu membentuk Panitia Pengadaan barang, Penerima barang dan Pemeriksa atau Peneliti barang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas dipandang perlu membentuk Kepanitiaan yang ditetapkan dalan Keputusan Kepala Sekolah. Mengingat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 260. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah; Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Pendidikan M E M U T U S K A N Menetapkan Pertama Membentuk TIM pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di SDN .... dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini. Kedua Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas membantu Kepala Sekolah dalam hal pengadaan barang dan jasa di sekolah; Ketiga 1. Penelitian dan Penerimaan setiap barang yang diadakan oleh sekolah. 2. Penelitian prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaannya. 3. Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam Berita Acara. 4. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut. Keempat Semua biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi panitia dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai. Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. Ditetapkan di ................ Pada tanggal ................. KEPALA SDN .................... .................................... NIP. ..............................Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Sekolah .................................... Tentang Petugas Pengadaan Barang dan JasaTahun Pelajaran 2019/2020 Nomor Tanggal 28 April 2020 NO NAMA NIP PANGKAT/ GOLONGAN JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TUGAS 1 ................................, ................................................ Penata, III/c Guru Mata Pelajaran Petugas PBJ Ditetapkan di ............................ Pada tanggal 28 April 2020 Kepala Sekolah ............................. ............................................................ NIP. ................................................... Demikian tadi contoh lengkap pembentukan tim pelaksana pengadaan Barang dan Jasa di sekolah lengkap dengan berita acara rapat pembentukannya. Untuk lengkapnya bisa diunduh pada tautan ini SkbPengelola Pengadaan Barang Dan Jasa. Bertepatan dengan hari jadi kota yogyakarta, gubernur diy, sri sultan hamengku buwono x melantik kepala badan pengelola keuangan dan aset diy beserta 32 pejabat administrasi dan 17 pejabat pengawas di gedung pracimosono hari ini (7/10/2021). Sistem layanan pengadaan secara elektronik (lpse) kabupaten ixco.
  • 8wfeiz4321.pages.dev/206
  • 8wfeiz4321.pages.dev/286
  • 8wfeiz4321.pages.dev/29
  • 8wfeiz4321.pages.dev/97
  • 8wfeiz4321.pages.dev/257
  • 8wfeiz4321.pages.dev/387
  • 8wfeiz4321.pages.dev/132
  • 8wfeiz4321.pages.dev/83
  • 8wfeiz4321.pages.dev/169
  • skb pengadaan barang dan jasa